Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat RDP dengan Sekretariat Jenderal Kemensos, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). Foto : Umar/Man

Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) agar memiliki basis data yang valid untuk menyalurkan bantuan program-program jaminan sosial. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan Komisi VIII DPR RI sudah membentuk Panja Validasi dan Verifikasi Data Kemiskinan. Tujuannya untuk memastikan agar masyarakat betul-betul bisa mengetahui dan mendapatkan bantuan sosial.

Sehingga tidak ada satupun diantara orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial dan tercederai akibat dari kesalahan data. “Sebab implikasi dari itu semua tentu akan beriringan dengan anggaran yang disediakan untuk program-program tersebut,” kata Ace saat RDP dengan Sekretariat Jenderal Kemensos, Inspektorat Jenderal Kemensos, Ditjen Rehabilitasi Sosial,  dan Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial Kemensos, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Menurut politisi Partai Golkar ini, masalah validitas data sebetulnya menjadi topik yang selalu dibahas Komisi VIII DPR RI bahkan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, menurut Ace, masalah ini hingga kini belum tuntas. “Dari beberapa rapat yang kita lakukan terkait dengan verifikasi dan validasi data termasuk dengan periode yang lalu sesungguhnya belum bisa menjelaskan bahwa persoalan data ini tuntas. Sama sekali belum tuntas,” kritik Ace.

Oleh sebab itu, Ace mendesak agar Kemensos terus memperbaiki data. Ia menyarankan data itu ditangani oleh pusat atau badan tersendiri di Kemensos dan mendapat pengawasan internal yang ketat.  “Nanti yang namanya Pusdatin itu, akan menjadi rujukan untuk data Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), subsidi energi, Program Indonesia Pintar (PIP). Nah kalau sumber datanya semua diserahkan ke Kemensos, kalau sistemnya tidak tepat babak belur lho Kemensos. Itu menurut saya harus betul-betul hati-hati,” pesan Ace. (tn/sf)